Apa yang dikhawatirkan masyarakat akan makin merebaknya pornografi dan pornoaksi benar-benar terjadi. Masih ingat dengan aksi sejuta umat di ibukota Jakarta dan berbagai kota besar di seluruh Indonesia, 21 Mei 2006 lalu? Mereka menuntut pemberlakuan Undang-undang Antipornografi dan pornoaksi yang waktu itu masih RUU (sekarang disahkan jadi UU Pornografi). Tuntutan itu dilatarbelakangi kekhawatiran akan merebaknya pornografi dan pornoaksi yang makin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Rusia dalam hal kemudahan akses konten porno. Apalagi, setelah majalah porno Playboy yang ditentang penerbitannya oleh masyarakat, ternyata tetap eksis.

Sayang, pemerintah merespons biasa-biasa saja tuntutan rakyat tersebut. Meski UU Pornografi kemudian disahkan, isinya jauh dari harapan. Buktinya, tak mampu menjerat pelaku pornografi dan pornoaksi. Walhasil, tidak kaget jika kini beredar luas vide mesum yang (diduga) dilakoni artis-artis top papan atas. Jagad gempar. Masyarakat resah, pemerintah gerah.

Semua orang mendiskusikannya, menelaah dan menganalisa. Mulai psikolog, politisi, pakar teknologi informasi, hingga kiai. Bahkan isunya mendunia karena menjadi topik perbincangan nomor satu di jejaring sosial seperti twitter. Sungguh menghabiskan energi bangsa, seolah tidak ada problem lain yang lebih krusial.

Padahal, seiring waktu, isu ini toh hanya akan jadi penghias media massa sesaat. Pada kasus seperti ini, pelaku biasanya tak tersentuh sanksi. Maria Eva yang 2006 mengakui membuat video mesum dengan Yahya Zaini (waktu itu anggota DPR), malah mendapat ‘berkah’ berupa ketenaran. Malu? Itu hanya sebentar. Toh masyarakat kita mudah lupa.

Pasca video mesumnya beredar, Maria Eva tetap dielu-elukan. Bahkan laris sebagai pembicara di televisi. Sekarangpun, dijadikan nara sumber untuk menjabarkan kiat-kiat menghadapi kasus semacam itu agar tidak stres.

Ketika bulan puasa ia menebar bantuan, warga menyalami, mencium tangannya, cipika-cipiki dan mengajaknya foto bersama. Ia disambut bak dewa penolong. Sekarang, ia malah digadang-gadang jadi wakil bupati Sidoarjo.

Apakah nasib aktor video mesum mirip Ariel, Luna Maya dan Cut Tari akan sama seperti Maria Eva? Malu sesaat, lalu masyarakat akan melupakan dosa mereka? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, opini publik sudah terbentuk: mereka pezina. Publik pun sudah menyimpulkan: artis=seks bebas. Yang dikhawatirkan, karena pelakunya “artis”, akan ditiru oleh para penggemar atau generasi muda secara umum. Apalagi rekaman porno itu begitu mudah diperoleh, dari internet maupun handphone.

BUAH SEKULERISME
Perzinaan yang merebak saat ini, baik di kalangan artis maupun masyarakat umum adalah buah ideologi sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Ketika agama (Islam) disingkirkan hanya di ruang privat, hanya mengatur hubungan ritual hamba dengan Tuhan-nya, maka aturan Tuhan tentang muamalah manusia disingkirkan. Manusia lebih suka membuat aturan sendiri dalam urusan muamalah mereka. Itulah esensi sekulerisme.

Dan, salah satu aturan sekuler yang paling menonjol adalah ide liberalisme (kebebasan). Menurut paradigma ini, manusia memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan dijamin penuh. Termasuk hak berekspresi dan hak seksual. Dari sinilah muncul gaya hidup seks bebas, dengan anggapan bahwa masalah seks adalah hak asasi masing-masing individu yang tidak boleh dilarang, diatur apalagi dikriminalisasi. Asal suka sama suka, tidak boleh dipidana. Paradigma ini menuhankan hawa nafsu.

Maka jangan heran, penggiat liberalisme biasanya akan membela habis-habisan pelaku seks bebas, dengan dalih hak asasi tadi. Bahkan, mereka menganggap aktor pezina itu sebagai korban, yang wajib dilindungi dan bukan dikriminalisasi. Lihat saja komentar sebagian masyarakat sekuler tentang peredaran video mesum dengan pemain mirip Ariel, Luna Maya dan Cut Tari. Mereka hanya menyalahkan pengedarnya, dan malah membela aktor pelaku perzinaan dengan dalih itu hak privat yang bersangkutan.

Pola pikir ini juga menjangkiti aparat. Dalam banyak kasus, ketika video mesum beredar, pertama-tama yang dikejar selalu pengedarnya, bukan pelakunya. Ini selaras dengan regulasi yang ada, yang memang mandul berhadapan dengan pelaku pornografi dan pornoaksi.

Padahal, dampak merebaknya seks bebas, pornografi dan pornoaksi sudah begitu meresahkan. Moral masyarakat runtuh dan mengancam generasi muda. Perselingkuhan, pelecehan seksual, kehamilan di luar nikah, aborsi dan perkosaan menggila. Na’udzubillahi min zalik.

TERAPKAN ISLAM
Masyarakat sekuler adalah masyarakat ’sakit’ yang mendewakan seks. Seks diusung ke ranah publik hingga menimbulkan dampak-dampak sosial yang merusak. Maka, kita tidak bisa berharap masyarakat bersih dari pornografi, pornoaksi dan seks bebas, selama sekulerisme dan liberalisme masih menjadi ideologi yang diadopsi masyarakat.

Sebagai bangsa yang mayoritas rakyatnya muslim, adalah wajar belaka jika masyarakat menghendaki penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab, Islam mengatur urusan ritual dengan Tuhan, maupun urusan muamalah dengan sesama manusia. Termasuk mengatur masalah pemenuhan kebutuhan seks.

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bersih dan sehat, karena mengunci masalah ranjang hanya di ranah privat. Itupun dengan persyaratan ketat, yakni hanya melalui lembaga sah berupa pernikahan. Karena itu, aturan Islam melarang peredaran segala sesuatu yang membangkitkan syahwat (yakni, pornografi dan pornoaksi). Pelakunya akan dikenai sanksi berat. Seperti pelaku zina, akan dirajam. Dengan cara itu masyarakat tercegah untuk melakukan aksi pornografi dan pornoaksi. Seks bebas pun dengan sendirinya akan lenyap.

Masyarakat bebas pornografi dan pornoaksi (di ruang publik) seperti ini, mengalami kemajuan luar biasa, sebagaimana ditorehkan dalam sejarah Khilafah Islamiyah selama 13 abad lamanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi maju pesat, keimanan dan ketakwaan masyarakat tinggi, korupsi ditekan, gejala sosial seperti perceraian minim, keadilan dan kesejahteraan terwujud.(*)

Kholda Naajiyah S.Si,
Jurnalis HTI

Democracy in both America and Britain is coming underscrutiny these days. Quite apart from the antics of MPs and congressmen, it is said to be sliding towards oligarchy, with increasing overtones of autocracy. Money and its power over technology are making elections unfair. The militaryindustrial complex is as powerful as ever, having adopted “the menace of global terrorism” as its casus belli. Lobbying and corruption are polluting the government process. In a nutshell, democracy is not in good shape. (Simon Jenkins)

“Demokrasi, baik di Amerika maupun di Inggris, tengah menjadi objek telaah pada hari-hari ini. Terlepas dari berbagai kelakar tentang Perdana Menteri dan para anggota Kongres, demokrasi acapkali dikatakan sedang meluncur menuju sistem oligarki. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa demokrasi sedang bermetamorfosis menjadi otokrasi. Uang dan kekuatannya atas teknologi sering menjadikan proses pemilihan umum menjadi tidak fair. Afiliasi kekuatan militer dan industri menjadi sangat digdaya, terlebih setelah mengadopsi semboyan “perang melawan terorisme”. Lobby dan korupsi mencemari berbagai proses pemerintahan. Singkat kata, demokrasi tengah berada dalam kondisi yang tidak baik (sakit). (Simon Jenkins, mantan editor The Times, Guardian, 8 April 2010)

Democracy is not in good shape !(demokrasi dalam keadaan tidak baik/sakit)! Penggalan artikel Simon Jenkisn diatas , mencerminkan kegelisahannya tentang kondisi demokrasi sekarang. Memang , apa yang dikatakan dikatakan Simon Jenkis benar adanya. Indonesia yang memang mengadopsi demokasi juga mengalami hal yang sama. Lihatlah, ternyata klaim Abraham Lincoln : demokrasi dari rakyat , oleh rakyat, untuk rakyat, tidak terbukti sepenuhnya.

Demokrasi telah membajak suara mayoritas rakyat untuk kepentingan segelintir elit yang haus kekuasaan dan rakus kekayaan, permainan ini dimainkan oleh segelintir orang yang mengklaim dirinya wakil rakyat atau pemerintah dipilih oleh mayoritas rakyat. Mereka membuat kebijakan yang justru jauh dari kepentingan rakyat. Usulan dana aspirasi 15 milyar , dana akal-akalan dengan alasan pembinaan daerah pemilihan yang berarti akan menjebol 8,4 trilyun APBN , pembangunan gedung ‘miring’ DPR yang menelan 1,8 trilyun, mencerminkan hal itu.

Disisi lain, rakyat terus diancam teror kenaikan listrik, BBM, air, mahalnya biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokok mereka lainnya. Tindakan anti rakyat ini meneruskan kebijakan elit sebelumnya yang menaikkan BBM, mengeluarkan UU pro pasar yang mensengsarakan rakyat (UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan, UU BHP dll) . Ironisnya, teror terhadap rakyat ini seperti kenaikan TDL dilegalisasi oleh DPR. Ketika ada usulan yang sebenarnya sangat meringankan rakyat: listrik gratis, malah ditolak DPR. Bahkan dengan alasan yang sangat konyol : kalau listrik gratis , rakyat malas bekerja. Meskipun tarif pelanggan 450 VA dan 900 VA tidak naik, namun yang pasti ada efek domino dari kenaik TDL , yang tetap saja akan berpengaruh pada beban ekonomi rakyat kecil.

Seperti yang dikatakan oleh Simon Jenkins diatas, loby dan korupsi telah mencemari proses pemerintahan. Memang, demokrasi yang mahal dan elitis, telah melahirkan simbiosis mutualisme antara kelompok pemilik modal (kapital) dan politisi yang ujung-ujungnya merugikan rakyat. Apa yang disebut oleh Sri Mulyani dengan istilah perkawinan untuk menggantikan istilah kartel politik.

Menurutnya, dengan semua episode yang terjadi di ruang publik, rakyat sebagai pemegang saham utama berhak memilih chief executive officer republik ini dan juga memilih orang-orang yang menjadi pengawas CEO. Proses ini, lanjut Sri, tak murah dan mudah. Untuk mendapatkan dana luar biasa itu, mau tidak mau, kandidat harus “berkolaborasi” dengan sumber finansial. Kandidat di tingkat daerah, tak mungkin kolaborasi pendanaan dibayar dari penghasilan. Satu-satunya cara yang memungkinkan yakni melalui jual beli kebijakan.

Politik transaksional ini kemudian didominasi oleh tawar menawar kekuasaan dan saling mengancam yang berujung pada saling damai untuk kepentingan segelintir elit. Kasus Century yang tadinya demikian panas dan menelan dana rakyat 2,5 milyar ini melempem, tidak jelas nasibnya. KPK yang tadinya sangat diharapkan malah mengatakan belum ada indikasi korupsi, padahal keputusan DPR jelas-jelas menyatakan ada penyimpangan. Yang jelas ‘solusi’ Century ini menyelamatkan elit politik yang berkuasa. Presiden SBY tidak tersentuh, Boediono aman, Srimulyani selamat, Ical senang. Sementara rakyat gigit jari.

Lobi dan korupsi ini pula yang membuat tatanan hukum kita amburadul dan hancur-hancuran. Dalam kasus penyuapan BI, yang disuap dihukum , sementara yang menyuap masih aman. Susno yang mengangkat kasus korupsi di kepolisian malah dijadikan terdakwa , sebaliknya yang dituduh korupsi belum tersentuh. Sistem demokrasi ini kemudian melahirkan sistem yang korup disemua lembaga (eksekutif,legislatif, dan yudikatif).

Sakitnya demokrasi ini, jelas bukan sekedar kasuistis atau penyimpangan dari demokrasi, tapi cacat bawaan demokrasi. Yang paling mendasar adalah ketika demokrasi menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat, dengan asumsi suara mayoritas rakyat adalah kebenaran, suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Padahal bagaimana bisa dikatakan benar ketika mayoritas suara rakyat di Amerika bagian selatan pada abad ke 19 mendukung perbudakan, sebagian besar rakyat Jerman memilih Hitler dan mendukung undang-undang Nuremburg pada tahun 1930-an. Atas nama suara rakyat pula jilbab dilarang di Perancis. Pengiriman pasukan Perang ke Irak, Afghanistan, dukungan terhadap Israel juga lewat proses demokrasi AS.

Ketika kebenaran diserahkan pada manusia, disitulah hawa nafsu dan kepentingan manusia lebih dominan. Ketika elit pemilik modal dan politisi mendominasi demokrasi, lahirlah kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan rakyat. Bukti lain cacat bawaan demokrasi , klaim demokrasi terbukti hanya ilusi. Janji kesejahteraan, stabilitas dunia, menjunjung HAM hanyalah omong kosong. Kampiun demokrasi seperti AS saja gagal. Walhasil, tidak ada jalan lain bagi kita , kecuali kembali kepada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT yang Maha Sempurna. Mengganti sistem yang cacat ini. (Farid Wadjdi)

Pernyataan tersebut boleh jadi mewakili sebagian kaum Muslim saat ini dalam menyikapi penyerangan pasukan Israel terhadap para relawan di Kapal Marvi Marmara–satu dari 6 kapal Armada Kebebasan (Freedom Flotilla)–yang menewaskan puluhan relawan pada hari Senin (31/5).

Memang, dengan hanya melihat tragedi mutakhir ini, siapapun akan menilai bahwa ini masalah kemanusiaan. Alasannya, Israel menyerang para relawan dari berbagai negara dan lintas agama. Korban serangan Israel pun tak hanya Muslim, tetapi juga non-Muslim.

Namun, ini tentu bukan satu-satunya alasan. Pasalnya, setiap kali Tragedi Palestina berulang, termasuk pembantaian besar-besaran oleh institusi Yahudi sekitar dua tahun lalu yang menewaskan ribuan Muslim Palestina, hal yang sama juga mengemuka. Intinya, semua itu tidak terkait dengan masalah agama (baca: Islam), tetapi semata-mata masalah kemanusiaan. Dengan demikian, ada faktor lain mengapa sebagian kaum Muslim memandang Tragedi Palestina semata-mata sebagai masalah kemanusiaan. Salah satunya, karena kesadaran politik umat Islam yang lemah. Akibatnya, mereka tidak sadar, bahwa Barat imperialis selalu berusaha menggeser isu Palestina semata-mata sebagai masalah kemanusiaan, bukan masalah agama. Pasalnya, musuh-musuh Islam itu amat paham, sekali kaum Muslim mengaitkan isu Palestina dengan masalah agama (Islam), mereka akan dengan mudah menyuarakan jihad (perang) melawan institusi Yahudi penjajah Palestina itu. Inilah yang tentu amat ditakuti institusi Yahudi dan ‘induk semangnya,’ yakni Barat imperialis.

Akar Masalah Palestina

Bagi kaum Muslim, akar persoalan Palestina (sejak Yahudi menjajah Palestina tahun 1948 hingga hari ini) sesungguhnya bersinggungan paling tidak dengan tiga aspek: (1) akidah/syariah Islam; (2) sejarah; (3) politik.

1. Aspek akidah/syariah.

Dalam pandangan Islam, Tanah Palestina (Syam) adalah tanah milik kaum Muslim. Di tanah ini berdiri al-Quds, yang merupakan lambang kebesaran umat ini, dan ia menempati posisi yang sangat mulia di mata kaum Muslim. Ada beberapa keutamaan dan sejarah penting yang dimiliki al-Quds. Pertama: tanah wahyu dan kenabian. Rasulullah saw. bersabda, “Para malaikat membentangkan sayapnya di atas Syam dan para nabi telah membangun Baitul Maqdis (Al-Quds).” Ibnu Abbas menambahkan bahwa Rasulullah saw. juga bersabda, “Para nabi tinggal di Syam dan tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana.” (HR at-Tirmidzi).

Kedua: Tanah kiblat pertama. Arah kiblat pertama bagi Nabi Muhammad saw. dan kaum Muslim setelah hijrah ke Madinah adalah Baitul Maqdis (al-Quds) sampai Allah SWT menurunkan wahyu untuk mengubah kiblat ke arah Ka’bah (QS al-Baqarah [2]: 144).

Ketiga: Masjid al-Aqsha adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam dan satu dari tiga masjid yang direkomendasikan Nabi saw. untuk dikunjungi. Beliau bersabda, “Tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja kecuali ke tiga masjid: Masjidku ini (Masjid Nabawi di Madinah), Masjidil Haram (di Makkah), dan Masjid Al-Aqsha.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Rasulullah saw. pun bersabda, “Sekali shalat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 shalat. Sekali shalat di Masjidku (di Madinah) sama dengan 1000 shalat. Sekali shalat di Masjid al-Aqhsa sama dengan 500 shalat.” (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Kelima: tanah ibukota Khilafah. Yunus bin Maisarah bin Halbas bahwa Nabi Muhammad saw. pernah bersabda, “Perkara ini (Khilafah) akan ada sesudahku di Madinah, lalu di Syam, lalu di Jazirah, lalu di Irak, lalu di Madinah, lalu di al-Quds (Baitul Maqdis). Jika Khilafah ada di al-Quds, pusat negerinya akan ada di sana dan siapa pun yang memaksa ibukotanya keluar dari sana (al-Quds), Khilafah tak akan kembali ke sana selamanya.” (HR Ibn Asakir).

2. Aspek Sejarah.

Tercatat bahwa Syam (Palestina adalah bagian di dalamnya) pernah dikuasai Romawi selama tujuh abad (64 SM-637 M). Namun, berita akan jatuhnya Syam dari imperium Romawi ke tangan kaum Muslim muncul kala Rasulullah saw. menghancurkan sebuah batu ketika penggalian parit di Madinah dalam rangka menghadapi kaum musyrik dari Makkah. Ketika itu Rasulullah saw. berkata, “Allah Mahabesar. Sungguh telah diberikan kunci Syam kepadaku.”

Cita-cita agung untuk merebut Syam dari imperium Romawi terus digelorakan oleh Rasulullah saw. kepada para Sahabat, di antaranya kepada Muadz pada suatu hari. Beliau bersabda, “Muadz! Allah Yang Mahakuasa akan membuat kalian sanggup menaklukkan Syam, setelah kematianku…”

Tepat pada tahun ke-8 H sebanyak tiga ribu pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah bergerak menuju Balqa’, salah satu wilayah Syam. Di sana sudah menanti bala tentara Romawi yang berjumlah dua ratus ribu di bawah pimpinan Herqel, seorang kaisar Romawi. Sampailah detik-detik yang menegangkan: tiga ribu pasukan kaum Muslim berhadapan dengan kekuatan besar berjumlah dua ratus ribu pasukan. Saat itu, sebagian Sahabat berharap agar Rasul saw. mengirim tentara tambahan. Namun, seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah memberikan semangat kepada seluruh pasukan sembari berkata, “Wahai kaum Muslim, demi Allah…bersaksilah bahwa kita tidak berperang karena banyaknya pasukan. Kita tidak berperang melawan mereka kecuali atas nama Islam yang Allah telah memuliakan kita karena Islam. Berangkatlah, berjihadlah! Sesungguhnya hanya ada satu pilihan bagi kita, menang atau syahid!”

Saat pasukan kaum Muslim mendengar seruan ini, mereka segera bangkit melawan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya walau dengan jumlah yang tidak seimbang. Dalam pertempuran itu, panglima perang kaum Muslim, Zaid bin Haritsah syahid, dan diganti oleh panglima kedua, Ja’far bin Abi Thalib. Ja’far pun syahid, lalu tonggak kepemimpinan diserahkan kepada panglima Islam yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Beliau pun syahid. Akhirnya, pasukan Islam dipimpin Khalid bin Walid.

Perjuangan panjang dan melelahkan kaum Muslim itu baru menuai hasil pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. (638 M).

Namun sayang, setelah dikuasai kaum Muslim sekian abad hingga masa Kekhilafahan Abbasiyah, tanggal 25 November 1095, Paulus Urbanus II menyerukan Perang Salib dan tahun 1099 pasukan Salib menaklukkan al-Quds. Mereka membantai sekitar 30.000 warga al-Quds dengan sadis tanpa pandang bulu (wanita, anak-anak dan orang tua).

Namun, alhamdulillah, pada tahun 1187, Salahuddin al-Ayyubi sebagai komandan pasukan Muslim berhasil membebaskan kembali al-Quds dari pasukan Salib yang telah diduduki selama sekitar 87 tahun (1099–1187).

3. Aspek politik.

Aspek politik dari isu Palestina ini tidak bisa dilepaskan dari zionisme dan imperialisme Barat. Zionisme adalah gerakan orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara khusus bagi komunitas mereka di Palestina. Theodore Hertzl merupakan tokoh kunci yang mencetuskan ide pembentukan negara tersebut. Ia menyusun doktrin Zionismenya dalam bukunya berjudul Der Judenstaad’ (The Jewish State). Secara nyata, gerakan ini didukung oleh tokoh-tokoh Yahudi yang hadir dalam kongres pertama Yahudi Internasional di Basel (Swiss) tahun 1895. Kongres tersebut dihadiri oleh sekitar 300 orang, mewakili 50 organisasi zionis yang terpencar di seluruh dunia.

Sebagai gerakan politik, zionisme tentu membutuhkan kendaraan politik. Zionisme lalu menjadikan Kapitalisme–yang berjaya dengan imperialismenya–sebagai kendaraan politiknya. Zionisme ternyata berhasil menuai berbagai keuntungan politis berkat dukungan imperialisme Barat sejak dimulainya imperialisme (penjajahan) tersebut hingga saat ini.

Karena kesadaran pengikut zionis akan pentingnya bersandar kepada pihak luar, maka mereka bergabung dengan sentral kekuatan imperialisme yang mampu untuk menjamin perlindungan dan keamanan terhadap mereka. Untuk itu, zionis Yahudi memindahkan kegiatan dan markas mereka ke Amerika, agar terus mendapat jaminan perlindungan dan keamanan Amerika.

Zionis dan Imperialis=Teroris!

Eratnya hubungan zionisme dengan imperialisme AS dapat dilihat dari beberapa fakta berikut. Semasa masih menjadi presiden, Bill Clinton (14/8/2000), misalnya, pernah berkata, “Kami harus menjalin hubungan erat dengan Israel, sebagaimana telah saya lakukan sepanjang kekuasaan saya sebagai presiden dan sepanjang 52 tahun lampau.”

Pada awal-awal kekuasaannya sebagai presiden AS, George W. Bush, ketika mengucapkan selamat kepada Ariel Sharon dalam Pemilu tanggal 6/2/2001, juga menyatakan, “Amerika akan bekerjasama dengan semua pemimpin Israel sejak berdirinya pada tahun 1948. Hubungan bilateral kami sangat kokoh layaknya batu karang…”

Presiden AS saat ini, Barack Obama, sejak awal kampanyenya untuk pemilihan presiden, juga mengungkapkan hal senada: dukungan total dan tanpa syarat terhadap Yahudi-Israel.

Demikianlah sikap resmi pemerintah AS terhadap Israel dari dulu hingga kini. Wajar jika berbagai kebijakan politik yang kotor dan kejam yang ditempuh Israel di Timur Tengah akan selalu mendapatkan dukungan dari AS. Karena itu, baik zionis maupun imperialis seperti AS sesungguhnya adalah teroris!

Sikap Umat Islam

Jelas dari paparan di atas, isu Palestina sesungguhnya akan selalu berkaitan dengan aspek agama, sejarah dan politik; bukan semata-mata masalah kemanusiaan. Karena itu, belum terlambat waktunya bagi kaum Muslim untuk menyadari bahwa musuh mereka saat ini adalah Zionisme Yahudi dan Imperialisme Barat (terutama AS). Kaum Muslim harus sadar bahwa akar masalah Palestina adalah keberadaan negara Israel yang berdiri di atas tanah milik kaum Muslim yang telah mereka rampok. Jadi solusinya jelas, yaitu memobilisasi tentara negeri-negeri Islam untuk menghancurkan negara Israel dan mengusir Yahudi dari tanah Palestina. Sayangnya solusi ini tidak dapat dilakukan selama kaum Muslim terpecah belah dan dipimpin oleh pemimpin yang tuduk di bawah hegemoni Barat. Karena itu, kaum Muslim harus bersatu membangun sebuah institusi yang kuat, yakni sebuah negara yang berbasiskan ideologi Islam. Sebab, ideologi Barat–yakni Kapitalisme yang melahirkan imperialisme dan zionisme–hanya mungkin dilawan dengan ideologi Islam. Begitu pula negara semacam AS dan Israel hanya mungkin dapat dilawan dengan Negara yang menyatukan kaum Muslim, yakni Khilafah Islam.

]وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[

Allah SWT berkuasa atas urusan-Nya, namun kebanyakan manusia tidak memahaminya (QS Yusuf [12]: 21).

KOMENTAR AL-ISLAM:

Pemerintah Kelola Bantuan Gaza (Republika, 8/6/2010).

Harusnya Pemerintah juga mengelola tentaranya untuk memimpin jihad ke Palestina.

Para relawan itu dihadang, sebagiannya (tidak kurang dari 19 orang) bahkan dibunuh di atas kapal yang membawanya. Tentara dan penguasa Israel benar-benar telah mengunci rapat mata, telinga, akal dan hatinya; tidak peduli bahwa relawan yang berlayar menuju Gaza itu dalam rangka misi kemanusiaan. Pasalnya, Israel tidak menghendaki terbukanya blokade atas Gaza. Selain 19 korban tewas, “Sejauh ini, 83 telah ditahan, 25 di antaranya telah sepakat untuk dideportasi. Sisanya akan dipenjara.” Demikian kata Jurubicara Kepolisian Israel Sabine Hadad seperti dilansir AFP, Selasa (1/6/2010). Hadad mengatakan, Kepolisian Israel masih akan melakukan penangkapan terhadap ratusan relawan lainnya.

Hampir dua tahun penduduk Gaza menderita akibat blokade Israel. Perbuatan semena-mena tersebut mengakibatkan terputusnya pasokan pangan dan obat-obatan dari luar. Gaza memang sangat bergantung pada impor makanan dan obat-obatan dari luar negeri. Israel juga memperketat penjagaan perbatasan. Israel bahkan menghancurkan Terowongan Gaza yang mensuplai kebutuhan pangan penduduk Gaza. Akhirnya, banyak yang menderita sakit dan kelaparan. Persediaan obat-obatan juga tidak ada. Israel benar-benar menghendaki kematian perlahan bagi penduduk Gaza.

Dukungan Total AS

Berbagai kecaman–hanya sekadar kecaman–mengalir. Namun, seperti biasa, kecaman itu segera lenyap ditelan waktu. Israel pun tetap dengan pongahnya mempertontonkan kebrutalannya. PBB yang katanya berfungsi sebagai penjaga perdamaian dunia hanya membisu menyaksikan kebiadaban Israel atas bangsa Palestina yang sudah berlangsung puluhan, bahkan ratusan kali. Amerika Serikat (AS), yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, tak pernah absen mendukung setiap kebrutalan Israel, baik secara langsung maupun lewat upaya memveto (menggagalkan) setiap resolusi PBB yang merugikan Israel.

AS memang mengecam serangan Israel kali ini, sebagaimana dinyatakan Jurubicara Gedung Putih William Burton (Reuters, 31/5). Namun, dunia pun tahu, itu hanyalah sikap sandiwara AS. Faktanya, AS mendukung penuh setiap tindakan Israel. Bahkan senjata-senjata yang saat ini dipakai untuk membunuhi para relawan adalah senjata-senjata yang dibeli dengan dolar bantuan dari AS. Tahun ini AS bahkan berencana menaikkan bantuan anggaran militer untuk Israel hingga 6 miliar dolar AS pertahun. Ini seperti yang diungkap Wapres AS Joe Biden ketika berceramah di Universitas Tel Aviv. Wapres AS Joe Biden pun telah menjanjikan dukungan penuh Washington terhadap Zionis-Israel. Saat mengadakan pembicaraan terpisah dengan Netanyahu dan Presiden Shimon Peres, Biden menegaskan dukungan total dan absolut Washington (AS) terhadap keamanan Israel (Hidayatullah.com, 22/3/2010).

Menlu AS Hillary Clinton (yang tentu mewakili pemerintahan Obama), dalam kutipan pidatonya di depan konvensi tahunan Komisi Urusan Hubungan AS-Israel–yang dikenal dengan sebutan AIPAC, sebuah lobi kuat yang pro-Israel–di Washington, Senin (22/3) juga meyakinkan Israel, bahwa komitmen AS terhadap keamanan Israel masih “tetap kuat.” (Voanews.com, 22/3/2010).

Kongres AS bahkan menyetujui usulan Presiden Barack Obama untuk mendanai pembangunan Kubah Besi–sistem pertahanan antiroket–milik Israel. Pemungutan suara di Kongres yang digelar pada Kamis (20/5), sebanyak 410 suara mendukung usulan itu dan empat suara menolak. Dengan hasil voting mayoritas ini, dana 205 juta dolar AS sepakat untuk dikucurkan ke Israel. Ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintahan AS di bawah Obama tidak ada bedanya dengan pemerintahan AS di bawah George W. Bush dan presiden-presiden AS sebelumnya, yang mendukung penuh Israel. Istilah ”soft power” cuma menjadi ‘gincu’ diplomasi Obama untuk mengelabui Dunia Islam agar tetap berada dalam cengkeraman kepentingan global AS dan lumpuh di hadapan Israel yang biadab.

Penguasa Muslim Hanya Mengecam

Para penguasa dan pemimpin Muslim mengecam tindakan biadab Israel, dalam hal ini terhadap armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza ini. “Kami mengutuk kejahatan ini…Setiap orang harus mengutuk tindakan Israel ini,” kata Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amr Moussa, kepada AFP (31/5). Mousa lebih lanjut mengatakan, bahwa 22 anggota Liga Arab saat ini sedang ‘memikirkan’ langkah selanjutnya terhadap Israel.

Pimpinan Otoritas Palestina Mahmud Abbas pun mengecam serangan Israel itu dengan menyebutnya sebagai pembantaian. Perdana Menteri Libanon, Saad Hariri, juga mengutuk serangan mematikan Israel tersebut yang ia sebut sebagai tindakan yang berbahaya dan gila (31/5). Pemerintah Indonesia pun, melalui Menlu Marty Natalegawa, turut mengecam tindakan Israel ini (Antara, 31/5).

Namun, lagi-lagi para penguasara Arab-Muslim itu hanya mengecam, tidak pernah melakukan langkah nyata, misalnya dengan mengirimkan pasukan dari masing-masing negara mereka untuk melawan kebiadaban Israel. Padahal sudah nyata dan jelas, bangsa ‘kera’ (Yahudi-Israel) ini tidak pernah mengenal bahasa kecaman dan kutukan. Yang paling menyakitkan, penguasa Mesir, Husni Mubarak, tetap enggan membuka satu-satunya pintu masuk ke Gaza, yakni pintu Rafah yang berada dalam kekuasaan Mesir. Rezim Mesir itu tetap tuli dan diam seribu bahasa, sembari dengan tenang dan santainya menyaksikan warga Gaza mati secara perlahan karena blokade dan kekejian Israel.

Perlu dicatat, kepengecutan sikap pemerintah Mesir tidak cukup sampai di sini. Rezim Mesir bahkan meledakkan beberapa terowongan–yang jumlahnya berkisar mulai dari puluhan hingga ratusan–yang menjadi satu-satunya “penghubung” warga Gaza dengan dunia luar. Tindakan keji mereka ini telah memakan korban puluhan pekerja yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengais sesuap nasi (28/4). Hanya demi alasan kemanan nasional, rezim Mesir enggan memberi akses keluar bagi warga Gaza yang diblokade. Anehnya, pada saat yang sama, rezim Mesir memberikan jalan bagai pesawat-pesawat Israel untuk berkeliaran di perbatasannya, yang nyata-nyata sebelumnya telah menyerang tentara Mesir. Bahkan Mesir selalu memohon izin kepada Israel untuk menambah prajuritnya, sekalipun hanya seorang, untuk ditempatkan di perbatasan. Tampak sekali rezim Mesir bertindak sebagai antek Yahudi-Israel dan AS.

Wahai kaum Muslim:

Belum cukup buktikah bahwa Yahudi-Israel adalah penjahat perang? Belum cukup jelaskah bahwa Amerika Serikat (AS) selalu mendukung setiap kekejian dan kebiadaban Yahudi-Israel atas kaum Muslim di Palestina? Belum cukup terangkah bahwa para penguasa Muslim selama ini membiarkan begitu saja–bahkan memfasilitasi–setiap tindakan biadab dan brutal Israel atas bangsa Palestina?

Wahai kaum Muslim:

Sesungguhnya metode membela Palestina saat ini adalah dengan cara memaksa para penguasa Muslim agar memobilisasi pasukan mereka untuk berjihad. Sebab, Allah SWT telah berfirman:

]قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ [

Perangilah mereka (orang-orang kafir), niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian dan menghinakan mereka (QS at-Taubah [9]: 14).

Allah SWT telah mengecam siapapun yang mengabaikan panggilan jihad ini:

]إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا[

Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih (QS at-Taubah [9]: 39).

Wahai kaum Muslim:

Kekejian dan kebrutalan Yahudi Israel sesungguhnya akan terus berulang. Karena itu, umat ini jelas membutuhkan sebuah institusi negara yang kuat, yang bisa menggabungkan seluruh potensi umat Islam; yakni potensi wilayah yang luas, sumber daya manusia dan tentara yang banyak, sumber daya alam yang melimpah serta–yang lebih penting–sumber ideologi yang sahih dan kokoh. Institusi negara yang kuat dan bisa menyatukan semua potensi itu tidak lain adalah Khilafah Islamiyah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.

Khilafahlah yang pasti akan mampu membebaskan Palestina dan menghancurkan institusi Yahudi sekaligus pelindung dan ‘induk semang’-nya, yakni Amerika Serikat. Tanpa adanya institusi negara yang kuat (super power) yang mewujud dalam Negara Khilafah, maka masalah Palestina dan seluruh persoalan yang menimpa umat Islam di seluruh dunia tak akan pernah terselesaikan.

Sebagaimana Khilafah pada masa lalu bisa menjadi pelayan, pengayom dan pelindung umat Islam dari rongrongan dan serangan bangsa-bangsa kafir selama berabad-abad, maka Khilafah pula saat ini dan ke depan yang bisa melakukan hal yang sama. Hanya Khilafahlah yang bisa menghadapi Israel, AS dan sekutu-sekutunyanya, sekaligus membersihkan antek-antek mereka dari seluruh negeri kaum Muslim. Khilafahlah yang akan memimpin dan mengkomandoi 1,5 miliar kaum Muslim di seluruh dunia untuk berjihad. Khilafahlah yang akan melindungi dan mempertahankan seluruh wilayah dan tanah kaum Muslim. Rasulullah saw. telah bersabda:

إِنَّمَا اْلإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَراَئِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

Sesungguhnya Imam (Khalifah) adalah laksana perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya (HR Muslim).

Sungguh, sekiranya umat ini sadar dan fokus mengembalikan keberadaan Khilafah yang bakal menjadi solusi final atas tragedi Palestina maupun tragedi-tragedi di Dunia Islam lainya, tentu masalahnya tidak akan berlarut-larut seperti saat ini. Karena itu, jangan sekali-kali ragu untuk mendukung para pejuang Khilafah, sekaligus berjuang bersama mereka untuk mewujudkannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian untuk menuju sesuatu yang menghidupkan kalian (QS al-Anfal [8]: 24). []

Komentar al-islam:

Jusuf Kalla: Indonesia Harus Protes Israel (Vivanews.com, 1/6/2010).

Kirim pasukan untuk berjihad! Bukan hanya memprotes.

Yazid Khoudri, adalah imam masjid yang menggelorakan jihad melawan prostitusi itu. Dia adalah pemimpin masyarakat Islam Cartagena yang juga imam Masjid Ennour. Dia menggerakkan para relawan masjid tersebut untuk turun ke jalan melarang para perempuan nakal menjajakan diri.

Dia sebenarnya telah menempuh jalan persuasi yang panjang. Sebelum turun sendiri ke jalan, dia sudah beberapa kali membuka dialog dengan aparat berwenang di wilayahnya. Khoudri juga telah mengirim petisi kepada pemerintah di wilayahnya untuk segera membersihkan jalanan Cartagena dari para perempuan penghibur.

“Kami sama sekali tidak melawan para perempuan itu. Kami hanya meminta mereka untuk tidak menjajakan diri di jalan yang dilalui anak-anak kami,” kata Khoudri yang dikutip Irish Sun. Saat ini, Khoudri meminta beberapa aktivis masjidnya untuk senantiasa menjaga jalanan Cartagena bersih dari prostitusi. (republika.co.id, 4/6/2010)

Kantor Berita Turki, Dogan, melaporkan bahwa jenazah-jenazah korban serangan brutal Israel menunjukkan bahwa mereka ditembak dari jarak dekat sekali. Selain melakukan penembakan dari jarak dekat, tentara Israel juga menyandera 466 penumpang kapal pengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Rezim Zionis Israel juga terpaksa menyerahkan seluruh penumpang kapal yang disandera ke Turki setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak.

Dilaporkan pula, acara pemakaman delapan syahid asal Turki akibat serangan brutal Israel ke kapal pengangkut bantuan kemanusiaan Gaza, diikuti masyarakat Istanbul dan sekitar dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan laporan tersebut, ribuan orang berkumpul mengikuti shalat jenazah untuk delapan syahid kapal pengangkut bantuan kemanusiaan Gaza di masjid Fateh Istanbul. (IRIB, 4/6/2010)

Tumpukan utang terbanyak berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara dengan bunga cukup tinggi, mencapai 15,5 persen. Jatuh tempo SBN paling besar terjadi pada 2012.
Berdasar kan data Kementerian Keuangan, pada 2005 jumlah total utang Indonesia sebesar Rp 1.313 triliun dan posisi sementara Mei 2010 mencapai Rp 1.588 triliun. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah terlihat mengerem utangnya ke pihak asing, ada penurunan Rp 47 triliun. Namun, pengereman ini dibalas dengan lonjakan utang domestik karena bertambah Rp 322 triliun.
Ini belum memperhitungkan pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang asing serta jatuh tempo dan pembelian kembali surat utang di APBN. Di APBN-P 2010 saja, pembayaran cicilan pokok utang asing mencapai Rp 54,1 triliun dan bunga utangnya mencapai Rp 105,6 triliun. Jumlah ini setara dengan seperlima pos pendapatan dan hibah 2010 yang sebesar Rp 992 triliun.
Direktur Pengelola Econit, Hendri Saparini, mengatakan, pemerintah menerapkan kebijakan anggaran yang keliru karena bertumpu pada utang. Kebijakan APBN yang relatif aman adalah bertumpu pada penerimaan negara, seperti pajak dan nonpajak. Terutama negosiasi ulang kontrak migas dan tambang.
Hendri meminta pemerintah terus mengevaluasi utang-utang yang ada, khususnya utang yang belum dilaksanakan. Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah utang yang belum digunakan mencapai rata-rata 10 miliar dolar AS per tahun. Dengan kondisi ini, Hendri berpendapat situasi utang Indonesia berbahaya.
”Pemerintah selalu menyatakan utang turun karena dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). Memang, utang turun dilihat dari sana, tapi stok utang justru naik. Kesannya (utang) aman, padahal kan tidak,” kata Hendri, Senin (24/5).
Pada Maret 2010 rasio utang Indonesia 27 persen terhadap PDB. Angka ini diklaim aman oleh pemerintah.
Mantan menkeu, Fuad Bawazier, menilai, dilihat dari rekam jejak utang, peran Sri Mulyani bisa dibilang merugikan negara. “Sri Mulyani itu sibuk menambah utang negara saja. Itu sangat merugikan kita,” katanya. Apalagi, lanjut Fuad, konsep ekonomi makro yang dijalankan Sri membuat suku bunga kredit menjadi tinggi sehingga pengusaha kesulitan membuka usaha dan ekspansi.

Peran Presiden
Ketua Komisi Keuangan Negara (XI) DPR, Emir Moeis, membela Sri Mulyani. Ia menegaskan, Sri tidak sepenuhnya disalahkan karena menjalankan kebijakan pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, kepemimpinan SBY memilih kebijakan utang berdasarkan sistem defisit besar. Sayangnya, ia menilai sistem ini gagal.
“Sistem ini tidak berhasil. Sebelum SBY, policy utang kita kan zero deficit. Pemerintah ini telah terjebak oleh kebijakan defisit besar,” kata Emir.
Masalah lainnya, utang di APBN juga tidak mampu menggerakkan proyek infrastruktur yang padat karya. “Utang bu kan ke infrastruktur, tapi beralih ke tempat lain. Anggaran meningkat, tapi pembangunan minim,” papar Emir.
Hendri dan Emir sepakat, bila Indonesia ingin mengurangi utang, perlu ada terobosan baru oleh Menkeu Agus Mar towardojo. Kebijakannya mengurangi stok utang atau mengelola rasio utang? Kalau rasio berarti business as usual, tapi kalau stok berarti PR-nya lebih berat, ujar Hendri.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan, pemerintah berusaha mengelola utangnya dengan baik. Ini terlihat dari rasio utang terhadap PDB dan stabilnya pertumbuhan ekonomi Sepanjang utang tersebut dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, kenapa tidak (berutang)? kata Lukita. (republika.co.id, 25/5/2010)

Rapat Paripurna DPR, Senin (3/5), yang mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010 tanpa perincian program adalah sebuah modus yang dicurigai sengaja membuka ruang bagi nafsu korupsi. Ruang itu terbuka karena anggaran telah tersedia dan disetujui, tetapi programnya tidak atau belum ada.

Semestinya, ketika disahkan, APBN sudah memuat perincian program. Itu merupakan keharusan untuk mencegah penyelundupan program-program yang tidak jelas masuk ke dalam APBN-P.

Pengesahan APBN-P 2010 tanpa program adalah sebuah langkah legislasi tanpa kelaziman dan kepatutan. DPR dan pemerintah bisa saja beralasan bahwa program-program terperinci akan disusulkan dan dibahas kembali dengan DPR. Namun, justru di situlah letak perkaranya.

Dengan menyusulkan program secara tersendiri, terbuka luas kesempatan berlangsungnya praktik mafia anggaran. Program-program siluman akan masuk dengan mudah. Proyek-proyek titipan anggota dewan pun akan leluasa diakomodasi.

Pembahasan kembali anggaran juga merupakan bentuk inefisiensi. Pekerjaan yang bisa dilakukan satu kali, mengapa harus dilakukan dua-tiga kali?

Yang lebih berbahaya adalah di balik inefisiensi mekanisme itu terkandung praktik korupsi sistemik. Kalau dengan program yang jelas saja terjadi banyak penyelewengan dalam APBN, apa jadinya APBN yang tidak diikuti dengan program terperinci?

Karena itu, publik harus mengawasi secara ketat kinerja Banggar DPR dan pemerintah. Jangan sampai APBN-P 2010 menjadi titik temu politikus di DPR dan pemerintah dalam menegosiasikan kasus-kasus besar seperti Century. Politikus di dewan diberi keleluasaan untuk menciptakan ‘proyek’ yang dibiayai APBN supaya pemerintah juga diberi keleluasaan untuk menyimpang.

Kekhawatiran penyimpangan anggaran dalam program bodong tidak perlu menunggu lama-lama. Dalam rapat paripurna pengesahan APBN-P Komisi VII dan Badan Anggaran bertengkar.

Pasalnya, Komisi VII merasa telah bersepakat dengan pemerintah soal subsidi tarif dasar listrik sebesar Rp56,15 triliun. Namun tanpa pemberitahuan kepada Komisi VII, Badan Anggaran mengurangi angka subsidi Rp1 triliun menjadi Rp55,15 triliun.

Pengurangan itu tidak semata mencederai prosedur. Namun, yang berbahaya adalah itulah uang Rp1 triliun yang liar. Tidak diketahui jelas untuk apa uang itu. Itulah Rp1 triliun yang memiliki peluang untuk dimanipulasi karena tidak jelas programnya. (mediaindonesia.com, 5/5/2010)

Indonesia Terkorup!

Mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie pernah menyebut lebih dari Rp 300 triliun dana—baik dari penggelapan pajak, kebocoran APBN maupun penggelapan hasil sumberdaya alam—menguap masuk ke kantong para koruptor. Korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara sering merugikan rakyat. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh (semacam UU Energi, UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan), adanya impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang di belakangnya ada praktik korupsi.

Beberapa tahun lalu Bappenas juga mengendus adanya kebocoran pada utang luar negeri, yang setiap tahunnya mencapai sekitar 20 persen dari total pinjaman yang diterima Pemerintah Indonesia. Dalam pandangan pengamat ekonomi Revrisond Baswir, kebocoran utang luar negeri ini merupakan hasil konspirasi Pemerintah dan lembaga kreditur. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari kecenderungan Pemerintah yang senantiasa membuat anggaran yang bersifat defisit sehingga utang luar negeri tetap saja dibutuhkan untuk menutupinya. Fenomena inilah yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai odious debt (utang najis). Bahkan menurut Kwik Kian Gie, kebocoran dana sebesar 20 persen tidak hanya terjadi dalam pengunaan utang luar negeri, tetapi juga dalam APBN secara keseluruhan.

Bentuk korupsi terhadap “uang panas” negara–untuk menyebut dana yang berasal dari utang–tidak hanya terhadap utang luar negeri, namun juga utang domestik dalam bentuk obligasi rekap bank-bank sebesar Rp 650 triliun. Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tak kunjung usai setidaknya menunjukkan terjadinya korupsi tingkat tinggi di kalangan pejabat keuangan, konglomerat (hitam) serta bankir. Meski ratusan triliunan menguap dalam skandal ini, anehnya tidak ada satu pun pejabat maupun pengusaha yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Skenario semacam ini tampaknya juga akan terjadi dalam Skandal Bank Century belakangan: uang lenyap, pelakunya tak ada yang ditangkap.

Sejarah Pemberantasan Korupsi

1. Pembentukan lembaga anti-korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa dikatakan telah berjalan sejak republik ini berdiri. Berdasarkan sejarah, selain KPK yang terbentuk pada tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang pernah dibentuk di negeri ini, yakni: (i) Operasi Militer pada tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 1987, (v) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999 dan (vi) Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) pada tahun 2005.

Namun demikian, banyaknya lembaga anti korupsi yang dibentuk di negeri ini jelas bukan menunjukkan sebuah prestasi. Sebaliknya, ia justru menunjukkan kegagalan demi kegagalan lembaga-lembaga tersebut dalam memberantas gurita korupsi di negeri ini.

Buktinya, saat KPK dipimpin Taufiequrachman, data hasil survei Transparency Internasional saat itu mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia justru memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei.

2. Penerbitan UU/Peraturan anti korupsi.

Selain pembentukan sejumlah lembaga anti korupsi di atas, di negeri ini juga telah banyak diterbitkan UU/peraturan yang memiliki nafas yang sama: anti korupsi. Sebut misalnya: UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN; UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun demikian, toh hingga saat ini ‘prestasi’ sebagai negara terkorup tetap diraih Indonesia. Menurut survei yang diadakan Political and Economic Risk Consultancy (PERC), pada tahun 2010 ini Indonesia masih menempati urutan teratas dalam daftar negara paling korup di antara 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Presiden SBY yang dalam kampanyenya sebagai calon presiden beberapa waktu lalu berjanji untuk menumpas korupsi malah menjadi pemimpin negara terkorup di Asia Pasifik. Dalam survei itu, Indonesia mendapatkan 9,27 dari total skor 10. Ini berarti kondisinya jauh lebih buruk karena pada 2009 Indonesia menempati urutan teratas, tetapi pada waktu itu skornya masih ‘lebih baik’, yakni 8,32 (Metronews.com, 10/3/2010).

Wacana Hukuman Tegas bagi Koruptor

Entah karena memang sudah ‘putus asa’, atau sekadar ekspresi emosional sesaat, atau memang bentuk keseriusan dalam memerangi korupsi, sejumlah kalangan lantas mengajukan kembali wacana untuk menindak tegas para koruptor. Paling tidak, ada tiga usulan yang dilontarkan oleh sejumlah tokoh di seputar perlunya menghukum secara tegas para koruptor, yaitu: hukuman mati, pembuktian terbalik dan pemiskinan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berulang-ulang mendorong agar hukuman mati bagi koruptor benar-benar dilaksanakan. Ketua MK dalam berbagai kesempatan juga kerap mengeluarkan ungkapan bernada mendesak agar Undang-Undang (UU) Pembuktian Terbalik segera disahkan.

Namun anehnya, semua bagai lepas tangan, merasa bukan urusan mereka. Jaksa dan hakim tak tergerak menuntut/menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor. Terkait pembuktian terbalik, UU-nya sendiri tak kunjung disahkan. Padahal UU tersebut sudah diajukan sejak era Presiden Gus Dur. DPR seperti enggan membahasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar berwacana tentang perlunya mengupayakan pemiskinan bagi narapidana yang terlibat tindak pidana korupsi. “Selain hukuman mati, napi korupsi harus dimiskinkan,” papar Patrialis. (Republika.co.id, 8/4/2010).

Korupsi Masuk dalam Bab Ta’zir

Dalam sistem Islam, tegasnya dalam Khilafah Islam yang menerapkan syariah Islam, korupsi (ikhtilas) adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri atau orang lain. Korupsi merupakan salah satu dari berbagai jenis tindakan ghulul, yakni tindakan mendapatkan harta secara curang atau melanggar syariah, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.

Berbeda dengan kasus pencurian yang termasuk dalam bab hudud, korupsi termasuk dalam bab ta’zir yang hukumannya tidak secara langsung ditetapkan oleh nash, tetapi diserahkan kepada Khalifah atau qadhi (hakim). Rasulullah saw. bersabda, ”Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad, Ashab as-Sunan dan Ibnu Hibban).

Bentuk ta’zir untuk koruptor bisa berupa hukuman tasyhir (pewartaan atas diri koruptor; misal diarak keliling kota atau di-blow up lewat media massa), jilid (cambuk), penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati sekalipun; selain tentu saja penyitaan harta hasil korupsi.

Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizham al-‘Uqubat fi al-Islam, hukuman untuk koruptor adalah kurungan penjara mulai 6 bulan sampai 5 tahun; disesuaikan dengan jumlah harta yang dikorupsi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor (Ibn Abi Syaibah,Mushannaf Ibn Abi Syaibah, V/528; Mushannaf Abd ar-Razaq, X/209). Adapun Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi (Lihat: Thabaqât Ibn Sa’ad, Târîkh al-Khulafâ’ as-Suyuthi).

Jika harta yang dikorupsi mencapai jumlah yang membahayakan ekonomi negara, bisa saja koruptor dihukum mati.

Segera Tegakkan Syariah dan Khilafah!

Wacana tentang perlunya menindak tegas para koruptor boleh saja terus bergulir, termasuk kemungkinan pemberlakuan hukuman mati. Namun persoalannya, di tengah berbagai karut-marutnya sistem hukum di negeri ini, didukung oleh banyaknya aparat penegak hukum yang bermental bobrok (baik di eksekutif/pemerintahan, legislatif/DPR maupun yudikatif/peradilan), termasuk banyaknya markus yang bermain di berbagai lembaga pemerintahan (ditjen pajak, kepolisian, jaksa, bahkan hakim dll), tentu wacana menindak tegas para koruptor hanya akan tetap menjadi wacana. Pasalnya, wacana seperti pembuktian terbalik maupun hukuman mati bagi koruptor bakanlah hal baru. Ini mudah dipahami karena banyaknya kalangan (baik di Pemerintahan, DPR maupun lembaga peradilan) yang khawatir jika hukuman yang tegas itu benar-benar diberlakukan, ia akan menjadi senjata makan tuan, alias membidik mereka sendiri.

Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam sistem sekular yang bobrok ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan sistem Islam dalam wujud tegaknya syariah Islam secara total dalam negara (yakni Khilafah Islam) tidak boleh berhenti. Sebab, tegaknya hukum-hukum Allah jelas merupakan wujud nyata ketakwaan kaum Muslim. Jika kaum Muslim bertakwa, pasti Allah SWT akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

]وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ[

Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS al-A’raf [7]: 96).

Lebih dari itu, Rasulullah saw. pernah bersabda, “Penegakkan satu hukum hudud di muka bumi adalah lebih lebih baik bagi penduduk bumi daripada turunnya hujan selama 40 hari.”(HR Abu Dawd).

Wallahu a’lam bi ash-shawab. []

KOMENTAR ALISLAM:

Peta Dakwah Perlu Dibuat (Republika.co.id, 27/4/2010).

Tak kalah penting: tetapkan muaranya, yakni tegaknya syariah dan Khilafah.

Pengurus PBNU telah diumumkan, namun apakah sudah steril dari orang-orang liberal? Tentunya, harapan itu besar bagi umat Islam Indonesia. Sudah saatnya arus liberalisasi agama yang diusung oleh sebagian intelektual muda NU belakangan ini ditanggapi serius dan tegas. Sebab, pemikiran ‘nyeleneh’ mereka sangat jauh dari ajaran-ajaran KH. Hasyim Asy’ari –pendiri NU –  yang dikenal tegas dan tidak kompromi terhadap tradisi-tradisi batil.

Ironinya, ketokohan Kyai Hasyim tidak hanya sudah ditinggalkan, akan tetapi malah berusaha ditarik-tarik dengan mengatakan, Kyai Hasyim adalah tokoh inklusif.

“KH. Hasyim adalah tokoh moderat, menghargai keberagamaan, dan terbuka,” begitu ungkap seorang kader muda NU, dalam acara bedah  bukunya  berjudul “Hadratussyaikh; Moderasi Keumatan dan Kebangsaan” pada 13 Maret 2010 di Jombang.

Penulisnya yang juga aktivis Islam Liberal, tampaknya ingin menarik-narik bahwa pemikiran Kyai Hasyim sesuai dengan pemikiran progresif anak-anak muda NU saat ini.

Progresif dalam pemikirannya, adalah yang tak jauh dari pemikiran liberal dan inklusif. Tentu, ini sebuah kesimpulan yang  cenderung gegabah. Kesimpulannya tersebut akan membawa dampak tidak sehat terhadap organisasi NU ke depan. Sebab, ketokohan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari sangat jauh dari ide-ide inklusifisme (keterbukaan) mereka. Pada zamannya, harap dicatat, Kyai Hasyim adalah tokoh sangat concern membela syari’at Islam.

Dalam konteks dinamika pemikiran progresif anak-anak muda NU seperti sekarang, cukup menarik bila kita mengkomparasikan dengan pemikiran founding father Jam’iyah NU ini.  Ada jarak yang cukup lebar ternyata antara ide-ide Kyai Hasyim dengan wacana-wacana yang dikembangkan kader-kader muda NU yang liberal itu.

Ketokohan KH. Hasyim Asy’ari yang sangat disegani, membuat orang NU ingin diakui sebagai pengikut beliau. Akan tetapi, upaya pengakuan yang dilakukan anak-anak muda liberal NU tidak dilakukan dengan mengaca pada perjuangan dan ideologi Kyai Hasyim.

Sebaliknya, pemikiran Kyai Hasyim justru secara paksa disama-samakan dengan pemikiran iklusivisme mereka. Padahal Kyai Hasyim pada zamannya terkenal sebagai ulama’ yang tegas dan tidak kompromi dengan tradisi-tradisi yang tidak memiliki dasar.

Ketegasan Kyai Hasyim

Wajah pemikiran pendiri NU ini yang paling menonjol adalah dalam pendidikan Islam, sosial politik, dan akidah. Akan tetapi pemikiran terakhir beliau ini belum banyak dielaborasi. Padahal untuk bidang keyakinan yang prinsip, beliau dikenal mengartikulasikan basicfaithnya secara ketat, tegas, dan tidak kompromi.

Dalam kitabnya Al-Tasybihat al-Wajibat Li man Yashna’ al-Maulid bi al-Munkarat mengisahkan pengalamannya. Tepatnya pada Senin 25 Rabi’ul Awwal 1355 H, Kyai Hayim berjumpa dengan orang-orang yang merayakan Maulid Nabi SAW. Mereka berkumpul membaca Al-Qur’an, dan sirah Nabi.

Akan tetapi, perayaan itu disertai aktivitas dan ritual-ritual yang tidak sesuai syari’at. Misalnya, ikhtilath (laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat tanpa hijab), menabuh alat-alat musik, tarian, tertawa-tawa, dan permainanan yang tidak bermanfaat. Kenyataan ini membuat Kyai Hasyim geram.  Kyai Hasyim pun melarang dan membubarkan ritual tersebut.

Dalam aspek keyakinan, Kyai Hasyim juga telah wanti-wanti warga Nadliyyin agar menjaga basic-faith dengan kokoh. Pada Muktamar ke-XI pada 9 Juni 1936, Kyai Hasyim dalam pidatonya menyampaikan nasihat-nasihat penting.  Seakan sudah mengetahui akan ada invasi Barat di masa-masa mendatang, dalam pidato yang disampaikan dalam bahasa Arab, beliau  mengingatkan, “Wahai kaum muslimin, di tengah-tengah kalian ada orang-orang kafir yang telah merambah ke segala penjuru negeri, maka siapkan diri kalian yang mau bangkit untuk…dan peduli membimbing umat ke jalan petunjuk.”

Dalam pidato tersebut, warga NU diingatkan untuk bersatu merapatkan diri melakukan pembelaan, saat ajaran Islam dinodai. “Belalah agama Islam. Berjihadlah terhadap orang yang melecehkan Al-Qur’an dan sifat-sifat Allah Yang Maha Kasih, juga terhadap penganut ilmu-ilmu batil dan akidah-akidah sesat”, lontar Kyai Hasyim. Untuk menghadapi tantangan tersebut, menurut Kyai Hasyim, para ulama harus meninggalkan kefanatikan pada golongan, terutama fanatik pada masalah furu’iyah. “Janganlah perbedaan itu (perbedaan furu’) kalian jadikan sebab perpecahan, pertentangan, dan permusuhan,” tegasnya.

Tegas, tidak kenal kompromi dengan tradisi-tradis batil, serta bijaksana, inilah barangkali karakter yang bisa kita tangkap dari pidato beliau tersebut. Bahkan pidato tersebut disampaikan kembali dengan isi yang sama pada Muktamar ke-XV 9 Pebruari 1940 di Surabaya. Hal ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap masa depan warga Nadliyyin dan umat Islam Indonesia umumnya, terutama masa depan agama mereka ke depannya – yang oleh beliau telah diprediksi mengalami tantangan yang berat.

Situasi aktual yang akan dihadapi kaum muslim ke depan sudah menjadi bahan renungan Kyai Hasyim. Dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah, beliau mengutip hadis dari kitab Fathul Baariy bahwa akan datang suatu masa bahwa keburukannya melebihi keburukan zaman sebelumnya. Para ulama dan pakar hukum telah banyak yang tiada. Yang tersisa adalah segolongan yang mengedepan rasio dalam berfatwa. Mereka ini yang merusak Islam dan membinasakannya.

Dalam kitab yang sama, mbah Hasyim (demikian sering dipanggil) menyinggung persoalan aliran-aliran pemikiran yang dikhawatirkan akan meluber ke dalam umat Islam Indonesia. Misalnya, kelompok yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Rafidlah yang mencaci sahabat, kelompok Ibahiyyun – yaitu kelompok sempalan sufi mulhid yang menggugurkan kewajiban bagi orang yang mencapai maqam tertentu – , dan kelompok yang mengaku-ngaku pengikut sufi beraliran wihdatul wujud, hulul, dan sebagainya.

Menurut Kyai Hasyim, term wihdatul wujud dan hulul dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Kalaupun term itu diamalkan oleh seorang tokoh sufi dan para wali, maka maksudnya bukan penyatuan Tuhan dan manusia (manunggaling kawula).

Seorang sufi yang mengatakan “Maa fi al-Jubbah Illa Allah”, maksudnya adalah bahwa sesuatu yang ada dalam jubbah atau benda-benda lainnya di alam ini tidak akan wujud, kecuali karena kekuasaan-Nya. Artinya, menurut Kyai Hasyim, jika istilah itu dimaknai manunggaling kawula, maka beliau secara tegas menghukumi kafir.

Karakter pemikiran yang diproduk Kyai Hasyim memang terkenal berbasis pada elemen-eleman fundamental. Dalam karya-karya kitabnya, ditemukan banyak pandangan beliau yang menjurus pada penguatan basis akidah. Dalam kitabnya Risalah Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah itu misalnya, Kyai kelahiran Jombang ini menulis banyak riwayat tentang kondisi pemikiran umat pada akhir zaman.

Oleh sebab itu, Kyai Hasyim mewanti-wanti agar tidak fanatik pada golongan, yang menyebabkan perpecahan dan hilangnya wibawa kaum muslim. Jika ditemukan amalan orang lain yang memiliki dalil-dalik mu’tabarah, akan tetapi berbeda dengan amalan syafi’iyyah, maka mereka tidak boleh diperlakukan keras menentangnya. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi aturan qath’i tidak boleh didiamkan. Semuanya harus dikembalikan kepada al-Qur’an, hadis, dan pendapat para ulama terdahulu.

NU Tapi Liberal

Sayangnya, model pemikiran-pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tersebut tidak  menjadi kaca yang baik. Bahkan ‘kaca’ pemikiran Kyai Hasyim berusaha diburamkan sedemikian rupa, terutama oleh anak-anak muda NU yang liberal.

Punggawa-punggawa Jaringan Islam Liberal (JIL) tak sedikit berlatar belakang NU. Akan tetapi, yang diperjuangkan bukan lagi ke-NU-an sebagaimana ajaran Kyai Hasyim, melainkan pluralisme, sekularisme, kesetaraan gender, dan civil society.

Beberapa intelektual muda NU yang hanyut dalam arus liberalisme agama harus ditanggapi serius. Pemikiran anak-anak muda itu cukup membahayakan. Tidak hanya bagi NU, tapi juga keberagamaan di Indonesia secara umum.

KH. Hasyim Muzadi ketika masih menjabat ketua PBNU telah merasa gerah dengan munculnya wacana liberalisasi agama yang melanda kalangan muda NU. Beliau telah menyadari bahwa liberalisme telah menjadi tantangan di NU.

Sebab, liberalisasi agama jelas menyalahi tradisi NU, apalagi melawan perjuangan KH. Hasyim Asy’ari. ”Liberalisme ini mengancam akidah dan syariah secara bertahap,” ujar KH Hasyim Muzadi seperti dikutip www.nuonline.com pada 7 Februari 2009.

Kekhawatiran tersebut memang perlu menjadi bahan muhasabah di kalangan warga NU. Sebab, invasi anak-anak muda tersebut pelan-pelan akan menghujam ormas Islam terbesar tersebut. Kasus Ulil yang memberanikan diri mencalonkan diri sebagai ketua PBNU dalam muktamar kemarin adalah sebuah sinyal kuat, bagaimana tokoh liberal bisa masuk bursa calon ketua. Harusnya, ada ketegasan sikap dari elit-elit NU untuk mencegah.

Padahal, KH. Hasyim Asy’ari sangat menetang ide-ide pluralisme, dan memerintahkan untuk melawan terhadap orang yang melecehkan Al-Qur’an, dan menentang penggunaan ra’yu mendahului nash dalam berfatwa (lihat Risalah Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah). Dalam Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam’iyati Nadlatu al-‘Ulama, Hadratusyekh mewanti agar berhati-hati jangan jatuh pada fitnah – yakni orang yang tenggelam dalam laut fitnah, bid’ah, dan dakwah mengajak kepada Allah, padahal mengingkari-Nya.

Memang mestinya, nadliyyin yang liberal tidak mendapat tempat di dalam NU. Sebab, perjuangan Kyai Hasyim pada zaman dahulu adalah menerapkan syariat Islam. Untuk itulah beliau, sepulang dari belajar di Makkah mendirikan jam’iyyah Nadlatul Ulama’ – sebagai wadah perjuangan melanggengkan tradisi-tradisi Islam berdasarkan madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Ketegasannya semoga tidak sekadar diwacanakan secara verbal. Tentu ini tidaklah cukup dibanding dengan kuatnya arus liberalisme di tubuh ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Tindakan nyata dan tegas hukumnya  fardlu ‘ain bagi para ulama’ yang memiliki otoritas dalam tubuh organisasi.

Ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia seperti NU adalah aset bangsa yang harus diselamatkan dari gempuran virus liberalisme. NU dan Muhammadiyah bagi muslim Indonesia adalah dua kekuatan yang perlu terus di-backup. Jika dua kekuatan ini lemah, tradisi keislaman Indonesia pun bisa punah. Maka, andai Kyai Hasyim hidup saat ini, beliau pasti akan berada di garda depan menolak pemikiran Liberal.

*)Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor – Ponorogo

Sumber: hidayatullah.com (22/4/2010)